Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Menurut Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat kualitas sumber daya manusia suatu masyarakat yang dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai indikator tolak ukur maju atau tidaknya suatu wilayah atau daerah. Bagi negara Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU). Sama halnya dengan wilayah provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Jawa Barat terbagi menjadi 18 Kabupaten dan 9 Kota. Tentunya, dengan banyaknya jumlah kabupaten/wilayah tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi. Maka dari itu, dalam analisis statistika ini perlu dilakukan pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menurut Indeks Pembangunan Manusia dengan empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita (PpK). Pada penelitian ini, digunakan Analisis Klaster Hierarki dengan lima metode yaitu metode Single Linkage, Average Linkage, Complete Linkage, Ward’s Linkage, dan Centroid Method. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistika (BPS) dan dengan menggunakan analisis klaster hierarki untuk mengetahui karakteristik dari tiap klaster IPM di Jawa Barat tahun 2020. Dari ke lima metode analisis klaster hierarki, diperoleh klaster optimum dengan nilai korelasi cophenetic paling mendekati 1 terdapat pada metode average linkage. Hasil dari pengelompokkan 4 klaster menunjukkan bahwa klaster 1 cenderung memiliki status IPM rendah, klaster 2 dengan status IPM tinggi, klaster 3 dengan status IPM sedang, dan klaster 4 dengan status IPM sangat tinggi. Sehingga, hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah Jawa Barat untuk mengetahui karakteristik tiap kabupaten/kota dalam bidang IPM, serta dapat menentukan daerah-daerah yang penyaluran bantuannya perlu dijadikan prioritas.